Surabaya - PLN (Persero) merampungkan 6 Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp 1,2 triliun di Jawa Timur demi memperkuat keandalan pasokan listrik di Jawa Bali. 

Infrastruktur kelistrikan tersebut terdiri dari SUTT 150 kV Paiton – Kraksaan, SUTT 150 kV Kraksaan – Probolinggo, SUTT 150 kV New Kediri – New Tulungagung, SUTT 150 kV New Tulungagung – New Wlingi, GI 150 kV New Tulungagung, dan GI 150 kV New Wlingi. 

Meski di tengah pandemi, pemberian tegangan (energize) pada 6 PSN di Jawa Timur tersebut berhasil diselesaikan pada semester I tahun 2021. 

Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Wiluyo Kusdwiharto menyampaikan, rampungnya 6 proyek kelistrikan ini akan meningkatkan pasokan dan mutu layanan kebutuhan listrik serta semakin meminimalisir potensi pemadaman. 

“Melalui penyelesaian 6 proyek kelistrikan di Jawa Timur ini sebagai bentuk nyata PLN dalam mendukung kenyamanan aktivitas masyarakat,” ungkap Wiluyo. 

Wiluyo menambahkan, proyek insfrastruktur kelistrikan ini juga akan berdampak besar pada sistem perekonomian. Sebab penyelesaian SUTT dan Gardu Induk Kediri – Tulungagung – Wlingi ini akan mendukung pengoperasian pelanggan premium susu Greenfield, yang terbesar di Asia Tenggara. 

“Di era pandemi seperti ini, PLN memastikan pasokan listrik pelanggan aman, sehingga roda perekonomian dapat terus berputar yang sangat berpengaruh pula pada perekonomian masyarakat,” terangnya. 

Wiluyo menambahkan, energize pada SUTT 150 kV dan beroperasinya Gardu Induk 150 kV ini, akan membantu peningkatan pasokan daya listrik untuk masyarakat khususnya yang berada di daerah Probolinggo, Jember, Banyuwangi, Situbondo, Malang, Pasuruan, Blitar dan Kediri. 

Dalam pelaksanaan pekerjaan pada masa pandemi, Wiluyo juga menegaskan bahwa pihaknya akan tetap berkomitmen menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan tetap melaksanakan sesuai prokes ketat yang telah ditetapkan sesuai peraturan pemerintah. Termasuk memastikan penggunaan kelengkapan peralatan K3 selama pekerjaan di lapangan berlangsung. 

"Hal ini sebagai upaya perlindungan perusahaan terhadap keamanan anggota perusahaan juga masyarakat umum," tutup Wiluyo. (Her)