Jakarta - Pemerintah berencana menerapkan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga di awal tahun karena adanya temuan efikasi (tingkat kemanjuran) vaksin Covid-19 menurun setelah beberapa waktu atau ketika dihadapkan dengan varian-varian baru yang bermunculan.

Namun yang menjadi sorotan adalah pembiayaan vaksinasi booster dari dua sumber. Pertama, bagi peserta BPJS Kesehatan yang golongan penerima bantuan iuran (PBI), mereka akan dibiayai negara. Kedua, untuk golongan masyarakat non PBI, biaya ditanggung oleh masyarakat sendiri.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menilai vaksinasi berbayar menunjukkan cara penanganan pandemi yang kurang memahami kondisi masyarakat. 

“Selagi status pandemi belum berubah vaksin tidak boleh berbayar karena vaksin barang publik, belum lagi ekonomi masyarakat sedang tertekan” kata Anis dalam keterangan tertulis, Jum'at (3/ 9/2021)

Anggota DPR RI Komisi XI dari Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan mengkomersilkan vaksin saat situasi pandemi Covid-19 yang merupakan bencana nasional tidak memiliki dasar. 

“Jualan di tengah pengendalian wabah?. Secara etika tidak pantas” katanya. 

Disisi lain,  Anis juga menyatakan seharusnya fokus pemerintah segera menyelesaikan produksi vaksin secara mandiri.

"Percepatan uji coba produksi vaksin buatan dalam negeri harus segera diselesaikan demi menghadapi ketimpangan vaksinasi Covid-19 jangka Panjang," pinta Anis 

Wakil Ketua BAKN DPR RI ini juga mengkritik fokus pemerintah selama ini kepada vaksin tidak berimbang dengan strategi dasar 3T ( testing, tracing dan treatment) yang menjadikan PPKM selama ini kurang efektif.

“PPKM selalu diperpanjang meskipun kasus positif turun namun angka kematian meningkat ini bukti 3T tidak maksimal, belum lagi varian covid bertambah menjadikan vaksin yang dikebut menjadi tertinggal terus” imbuhnya. 

Terakhir legislator PKS ini mengigatkan Pemerintah selayaknya memperhatikan Masyarakat yang terkena dampak covid 19.

"Dampam dari sisi ekonomi, juga dampak puluhan ribu anak2 menjadi yatim piatu, faskes yang kurang memadai, dan insentif nakes yang belum terpenuhi," pungkasnya.