Jakarta - Komisi I DPR RI menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat calon Panglima TNI secara beruratan. Langkah ini sebagai jalan tengah agar ketiga Angkatan (AD, AU dan AL) sama-sama kebagian dan lebih adil. Apalagi, semuanya akan memasuki pensiun sebelum tahun politik 2024. Yang terpenting ketiga calon Panglima TNI ini tidak menyiapkan diri untuk pilpres 2024.

“Kalau Komisi I DPR menyerahkan sepenunya pada Presiden Jokowi. Siapapun yang diajukan ke DPR akan diproses sesuai mekanisme yang ada. Hanya saja sebaiknya diangkat secara berurutan. Baik KSAD Jenderal Andhika Prakasa, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, dan KSAU Marsekal TNI Fajar,” tegas angota Komisi I DPR TB. Hasanuddin.

Hal itu disampaikan TB Hasanuddin dalam forum legislasi ‘Tantangan Besar Panglima TNI Baru’ bersama anggota Komisi I DPR RI FPPP Saifullah Tamliha, dan pengamat militer  dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi di Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Kamis (16/9/2021).

Lebih lanjut politisi PDIP itu menjelaskan bahwa Andhika Prakasa lahir pada 21 Desember 1964 berarti akan memasuki pensiun pada 1 Januari 2022, Yudho lahir 26 November 1965 akan pensiun pada 1 Desember 2023, dan Fadjar Prasetyo lahir pada 9 April 1966 akan pensiun pada Mei 2024. “Ketiganya tak ada yang sampai Oktober 2024. Sedangkan Kapolri lahir 1969 akan pensiun 2027. Siapa yang akan dampingi Kapolri untuk menjaga stabilitas politik nasional?” tanya Hasanuddin.

Yang pasti kata Hasanuddin, kini TNI sudah cukup professional, tertib dan tak berpihak pada satu kelompok tertentu kecuali untuk bangsa dan negara. Karena itu, kalau ada pensiunan jenderal TNI yang mau berpolitik, silakan masuk partai politik. 

“Jadi, Komisi I DPR hanya berpesan pada Presiden agar calon Panglima TNI siap menjadi andalan negara, tak boleh berpolitik,” tambahnya. 

Kalau mau berpolitik silakan masuk partai politik agar bebas berbicara sesuai platform partai. Hanya saja kata Hasanuddin di era reformasi ini bebas menyatakan pendapat.

“Yang terpenting kritik itu disampaikan secara santun, dengan data yang valid, dan tidak keterlaluan,” ungkapnya.

Selain itu setidaknya ada empat tantangan Panglima TNI baru; yaitu pertama, mampu menjalankan tugas TNI khsusunya terkait dengan esensial force. Kedua, melanjutkan dan menjaga profesionalisme prajurit berdasarkan pendidikan dan pelatihan agar lebih professional.

Ketiga, disiplin dan fokus menjalankan tugas dan fungsinya, karena dalam dua tiga tahun terakhir ini terdapat ratusan TNI yang desersi, berkelahi dengan Polri, terlibat narkoba, perkosaan, pedofile, dan lain-lain itu tidak terulang lagi. Dan keempat, kesejahteraan prajurit dimana asupan gijinya hingga 4.500 kalori agar sehat, kuat, tangguh dan professional.

Sementara itu, tantangan ke luar adalah konflik laut China Selatan. Dimana kondisinya makin memanas setelah AS menggulirkan indopasific bersama Australia, dan Indonesia tidak terlibat di dalamnya. Juga konflik Papua yang masih terus terjadi.

Hal yang sama disampaikan Saifullah Tamliha, kalau DPR menunggu surat presiden, dan siapapun yang ditunjuk akan dibahas Komisi I DPR. “Presiden saya yakin tahu soal calon Panglima TNI itu. Kalau Presiden mengirimkan hari ini, ya hari ini otomatis kita bahas, bisa saja.  “Tak ada yang sulit. Kita tunggu penunjukan Presiden Jokowi,” tutur Waketum DPP PPP itu.