JAKARTA - Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Ditjen IKP Kemkominfo) berhasil merampungkan rangkaian bimbingan teknis (Bimtek) Jabatan Fungsional Pranata Humas ((JFPH) Seri Multimedia  setelah tiga kali penyelenggaraan bimtek secara daring.

Webinar Bimtek bagian terakhir yang digelar pada Kamis (30/9) berfokus pada memaksimalkan pemanfaatan kanal yang sedang tren, seperti TikTok, untuk menggencarkan penyebaran informasi yang semakin masif. 

“Secara fundamental, perhatian adalah emas di digital area karena siapa pun yang memiliki informasi dia juga yang memiliki dunia,” jelas Daffa Urrofi, seorang CEO Urro Films sekaligus content creator terkenal di TikTok yang masih berusia 19 tahun, saat membuka paparannya. 

Dalam dunia content creation saat ini, prospek tayangan konten semakin besar. Hal ini terlihat dari banyaknya dukungan di berbagi platform dan inovasi yang terus berupaya memberikan fitur yang menarik bagi penggunanya.

 “Satu hal yang bisa dijadikan prinsip dasar ketika membuat konten di media sosial adalah menekankan pada kuantitas. Ini bisa dimulai dengan unique selling points dari brand yang kita punya,” sambungnya lagi.

Daffa juga menambahkan bahwa sudah banyak sekali content creator dengan berbagai bidang dan keahlian sehingga kita harus tahu cara atau trik apa saja yang bisa membuat kita agar tetap stand out. Contohnya, dengan membuat konten yang berbasis audiovisual karena saat ini paling banyak disukai oleh masyarakat.

Di kesempatan yang sama, Kabag Humas dan Hubungan Antarlembaga Kementerian PUPR Maretha Ayu Kusumawati juga menyatakan bahwa media sosial terbukti sebagai cara mengkomunikasikan kebijakan atau program yang relatif murah dan terukur. Pemanfaatan media sosial oleh Kementerian PUPR lebih diarahkan untuk tujuan akuntabilitas penggunaan anggaran dan advokasi kebijakan serta informasi transparansi kepada masyarakat.

“Media sosial sangat berpotensial, maka dari itu strategi dan tata kelola tim medsos dalam pengembangan konten sangat diperlukan sehingga siklus konten bisa berjalan lancar. Yang tidak kalah penting adalah monitoring, engagement, dan evaluasi untuk improvisasi terus-menerus,” tuturnya.

Maretha juga menambahkan bahwa ada beberapa kesalahan umum dalam pengelolaan media sosial di instansi pemerintah, misalnya tidak konsisten dalam melakukan perencanaan konten, informasi yang dipublikasikan kurang relevan dengan kebutuhan audiens, dan materi yang kurang menarik dan tidak sesuai tren. Hal-hal ini perlu lebih diperhatikan agar tidak terus berlanjut dan merugikan banyak pihak.

Acara ditutup secara resmi oleh Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemkominfo Dr. Hasyim Gautama yang mengatakan bahwa konten yang positif dan kreatif efektif menutupi hal-hal yang negatif. Jika mau mereduksi konten-konten negatif, salah satu yang dapat kita lakukan adalah dengan membuat konten-konten yang positif lebih banyak.

“Semakin banyak informasi yang positif maka kita bisa memenuhi ruang internet ini dengan kebaikan maupun kreativitas. Misi inilah yang menjadi salah satu strategi ampuh yang dapat digunakan untuk menangkal hoaks atau hal-hal yang negatif dari resiko penggunaan internet." pungkas Hasyim yang tepat pada hari itu dilantik sebagai Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemkominfo. (ANP)