Jakarta - Setelah sekian lama Arab Saudi menutup kedatangan jemaah Indonesia untuk melakukan Umrah, kini Pemerintah Arab Saudi telah siap membuka perjalanan dan menerima jemaah Indonesia melakukan Umrah.

Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia,  Farid Aljawi, kepada MNC Radio Trijaya, dalam program Trijaya Hot Topic Pagi, Senin (11/10/2021).

“Kami diinformasikan pemerintah terkait pembukaan ini, tapi ada beberapa hal yang masih harus dikonfirmasi mengenai mitigasi,” ucap Farid.

Sampai sejauh ini, kriteria yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi ialah para jemaah wajib sudah vaksin sebanyak dua kali. Belum ada pemberitahuan lebih lanjut apakah jenis vaksin sinovac harus di booster atau tidak. Selain telah divaksin, para jemaah harus melakukan karantina selama 2 sampai 3 hari.

“Kami menyambut gembira tapi kalau booster ada tambahan biaya ini berat, terkait prokes dan karantina kan ada PR sendiri. Ini pemerintah dan masyarakat harus duduk bareng sehingga masyarakat siap,” ungkap Farid.

Dalam persiapan ini, diharapkan para jemaah juga sudah siap dengan segala hal yang ada. Pemerintah Arab Saudi sendiri sudah melihat kesungguhan Pemerintah Indonesia menangani Covid-19. Ada kolaborasi yang cukup baik dari Pemerintah Arab Saudi dengan Kementerian Luar Negeri, Duta Besar, dan Menteri kesehatan Indonesia, terkait pembukaan perjalanan umrah ini. Kenaikkan harga yang terjadi untuk umrah akibat pandemi ini, bukan semata-mata untuk keuntungan melainkan biaya tambahan untuk karantina.

“Pemerintah sudah memberikan harga minimal 26 juta, apakah itu tetap atau turun terkait proses karantina baik di Indonesia atau Arab. Ini bukan semata-mata mencari keuntungan tetapi biaya untuk kesehatan masyarakat itu sendiri, lambat laun kalau covid sudah selesai akan kembali,” kata Farid.

Meskipun perjalanan umrah sudah mulai dibuka, tetapi belum ada tanggal yang pasti terkait kapan jemaah bisa memulai perjalanannya. Namun Farid memberi pesan agar sekarang jemaah mampu mandiri untuk setiap hal, apalagi terkait dengan protokol kesehatan.

“Pastikan calon jamaah mendata keluarganya yang ingin umrah sudah suntik vaksin 2 kali dan terdata di pemerintah, kedua cek riwayat kesehatan, ketiga dituntut mandiri, jemaah sebagai subjek bukan objek lagi. Terkait protes jangan mau dilayani. Umrah new normal beda dengan biasanya, masyarakat mengisi kesepakatan mengenai ketentuan karantina, berapa lama dan jangan sampai ada mis komunikasi, yang meninggalkan perselisihan, jangan minta dilayani,” tutup Farid. (GRA)