Jakarta - Badan Perlindungan Konsumen Nasional  Republik Indonesia (BPKN-RI) mengapersiasi komitmen bapak Presiden Jokowi terkait Kepastian hukum atas tanah yang berada di wilayah kesatuan Republik Indonesia. Presiden juga kembali menegaskan komitmen negara untuk benar-benar mengurai konflik agraria yang ada serta mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat dan memastikan ketersediaan dan kepastian ruang hidup yang adil bagi rakyat.

Pada kesempatan ini BPKN-RI melakukan diskusi bersama dengan Kementerian ATR/BPN serta Instansi Pemerintah lainnya dalam forum Indonesia Consumer Protection Club dengan tema Negara Harus Hadir Penyelesaian Sertifikat Ijo. Surat ijo/Sertifikat Ijo adalah istilah surat tanah yang hanya beredar dan berlaku di Kota Surabaya. Disebut juga Surat Ijin Pemakaian Tanah (Surat Hijau), surat tanah ini merupakan izin yang diterbitkan Pemerintah Kota atas pemakaian tanah aset Pemerintah.

Wakil Ketua BPKN RI M Mufti Mubarok menyampaikan dibutuhkan solusi dalam penyelesaian Sertifikat Ijo di Surabaya, diantaranya; Pertama, Perlunya Perubahan Perda Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya. Kedua, Perlunya Perubahan Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah. Ketiga, Perlunya keterlibatan dan koordinasi antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya. Keempat, dibutuhkan Instruksi Presiden dalam penyelesaian sebagai payung hukum Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga, Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kota Surabaya.

“Dalam hal pelepasan hak atas tanah yang dikuasai Negara kepada masyarakat, sudah terdapat beberapa contoh terbaik yang solusinya win-win solution, diantara di Kota Bandung, Kota Makassar, serta Provinsi DKI Jakarta. Selain itu terdapat diskresi khusus yang diberikan Negara dalam hal ini Pemerintah, misalnya kepada masyarakat tidak mampu, pensiunan, badan hukum yang bergerak pada bidang keagamaan dan sosial”, ujar Mufti, (13/10/2021).

Ketua Komisi Advokasi BPKN-RI, Rolas Budiman Sitinjak menyampaikan BPKN-RI akan konsisten dalam memberikan segala upaya mengenai permasalahan perlindungan Konsumen di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk mewujudkan pelaku usaha yang bermartabat dan Konsumen yang cerdas dalam suatu transaksi barang dan/atau jasa.

Perlu diketahui bahwa secara historis, tanah tersebut merupakan lahan rumah untuk karyawan di zaman Belanda. Akan tetapi seiring waktu, berdasarkan peta tanah, terjadi kepemilikan tanah yang tidak jelas sehingga Pemerintah Kota menyatakannya sebagai tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Lahan yang memiliki sertifikat hijau sangat luas di Surabaya, kira-kira ada sekitar 1.200 hektar dan tersebar di 23 Kecamatan.

Rolas juga menyampaikan “sepanjang permasalahan Tanah Surat Ijo (IPT) bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang mengakibatkan kerugian hak Konsumen dan/atau pelaku usaha dalam memenuhi kewajibanya,BPKN-RI akan hadir dalam berupaya memfasilitasi  permasalahan tersebut untuk menemukan solusi dengan seluruh pihak yang memiliki kewenangan. tutup Rolas.