Jakarta - Pelantikan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) oleh Presiden Joko Widodo, Rabu 13/10/2021, mengundang komentar beberapa kalangan. 

Salah satunya dari anggota komisi VII DPR RI, Mulyanto yang menyebutkan pelantikan tersebut membuka politisasi di dunia riset nasional.

Menurut Mulyanto, sepanjang sejarah pembangunan riset di Indonesia, saat ini adalah titik yang krusial dalam kaitannya dengan intervensi ideologi-politik di dunia riset dan inovasi. Hal ini tercermin dari ditetapkannya Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.

"Dengan kondisi ini, menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan pengarah BRIN memiliki kewenangan yang lumayan besar, termasuk membentuk satuan tugas khusus," tegas Mulyanto. 

Mulyanto menjelaskan, sebelumnya para ahli sudah minta Presiden agar meninjau ulang kebijakan menjadikan Anggota Dewan Pengarah BPIP secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan politisasi riset di dalam BRIN.

"Ternyata Presiden Joko Widodo tidak memperhatikan masukan para ahli tersebut dan tetap melantik Ketua Dewan Pengarah BRIN dari Dewan Pengarah BPIP. Menurut saya Pemerintah memaksakan diri, karena pembangunan riset dan inovasi terpaut jauh dengan BPIP," pungkas Sesmenristek era Presiden SBY ini. 

Ia mengingatkan persoalan ini bisa berimbas pada peringkat inovasi Indonesia, yang dalam laporan Global Innovation Index tahun 2021 semakin merosot.  

Indonesia bertengger pada peringkat ke-87 dari 132 negara, hanya di atas Laos dan Kamboja di kawasan Asean. (Jak)