Prinsip Ekonomi Berkelanjutan melalui Green Economy dan Blue Economy

MUS • Thursday, 14 Oct 2021 - 11:41 WIB

Jakarta – Kekayaan sumber daya alam di Indonesia merupakan anugerah bagi bangsa untuk mempercepat pemulihan ekonomi dalam menyambut Indonesia 2045. Prinsip ekonomi berkelanjutan dalam pemulihan ekonomi nasional dilaksanakan melalui green economy dan blue economy, yaitu mendorong hilirisasi dan industrialisasi semua komoditas.

“Sekali lagi kita harus menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah tinggi, yang mengkombinasikan antara pemanfaatan kekayaan alam dengan kearifan dan teknologi yang melestarikan,” kata Presiden RI Joko Widodo saat memberikan pengarahan pada peserta PPSA 23 dan PPRA 62 secara hybrid di Istana Negara, (13/10).

Kelestarian dan keberlanjutan harus diseimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lainnya. Industri perikanan, industri tambang, industri kehutanan, dan industri perkebunan tetap bisa dilakukan, tetapi harus terukur, terkendali, dan dapat dijamin keberlanjutannya, sehingga, sumber daya alam yang dimiliki tidak habis.

Namun, lanjut Presiden, pengukuran dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam tersebut tidak cukup. Perlu dilakukan peningkatan nilai tambah yang maksimal untuk kepentingan nasional, kepentingan dalam negeri, dan kepentingan rakyat.

“Itulah mengapa kepemilikan beberapa perusahaan asing kita ambil alih,” kata Joko Widodo. 

Beberapa perusahaan asing yang berhasil diambil alih sahamnya oleh Indonesia, antara lain, Freeport-Mcmoran (51%), Blok Mahakam Total (100%), dan Blok Rokan Chevron (100%). Pengambilalihan kepemilikan saham perusahaan asing menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia dalam melanjutkan dan meningkatkan produksi.

“Lebih dari itu yang paling penting adalah hilirasi besar-besaran, tidak bisa lagi kita ekspor dalam bentuk raw material, dalam bentuk bahan mentah yang tidak memiliki nilai tambah,” kata Jokowi.

Mineral dan batu bara (minerba) harus menjadi pondasi dalam rangka memajukan negara, sehingga Indonesia tidak lagi kehilangan kesempatan untuk mengintegrasikan industri-industri besar yang dimiliki. 

Pengarahan Presiden RI ini dilaksanakan secara hybrid pada Rabu, 13 Oktober 2021, pukul 10.00-11.00 WIB dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy, Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo; Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI Wieko Syofyan; Deputi Pendidikan Tingkat Nasional Lemhannas RI, Mayjen TNI Sugeng Santoso, Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI, Prof. Reni Mayerni, Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Laksda TNI Prasetya Nugraha, serta perwakilan tenaga profesional Lemhannas RI.