Jakarta - Serangan siber berupa ransomware ke Pusat Data Nasional (PDN) yang melumpuhkan beberapa layanan penting pemerintah, termasuk keimigrasian, membuat Indonesia kalang kabut. Pasalnya pemerintah mengaku tidak bisa memulihkan sebagian data di PDN. Menurut BSSN, hanya 2% data yang memiliki back up.

"Kita mengalami darurat siber, jika melihat belakangan ini bagaimana infrastruktur di dunia digital terutama yang dimiliki oleh beberapa instansi pemerintah begitu lemah, ini alarm yang harus direspon cepat dan tepat. Jika perlu turut melibatkan pihak swasta," ujar pemerhati politik dan keamanan publik, Rommy Edward Pryambada, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2024.

Menurut Rommy, situasi ini sangat mengkhawatirkan karena serangan ransomware tidak hanya mengancam institusi besar tetapi juga memiliki dampak signifikan bagi masyarakat luas. 

"Sangat mengkhawatirkan bagi kita, semua mengetahui bahwa data diri kita tersebar dan dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang," sambungnya. 

BACA JUGA: Jebolnya Pusat Data Nasional, Menkoinfo Diminta Mundur

BACA JUGA: PDN Diretas, Pemerintah tak Serius Perkuat Pertahanan Siber

Lebih lanjut Rommy mengatakan Moonz Haxor (aktor_red) yang melakukan peretasan terhadap tiga lembaga yaitu BAIS, INAFIS, dan Kemenhub RI telah sukses menguasai file-file penting seperti wajah anggota, sidik jari, data karyawan Kemenhub dan beberapa data intelejen. 

"Sekarang ini pola persoalan digital tidak saja pada gangguan teknis dan ransomware. Kita sudah masuk pada era perang siber. Mudah-mudahan pemerintah dapat segera menemukan jalan keluar bagi penguatan dunia digital di Indonesia agar tidak lagi menjadi soft target di dunia cyber," harap Rommy.

Seperti diketahui sejak 20 Juni 2024 Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diserang oleh ransomware. Akibatnya, data-data penting di sejumlah lembaga publik terkunci serta tidak dapat diakses. 

Serangan ransomware tersebut menyebabkan efek domino bagi sejumlah lembaga publik. Hampir seluruh kementerian mengalami dampak dalam pelayanan publiknya termasuk diantaranya gangguan yang terjadi dalam proses seleksi PPDB di sejumlah lembaga pendidikan di tanah air.